VIVAnews - Dugaan perang dagang di balik larangan peredaran Indomie di Taiwan kian merebak. Apalagi, Taiwan sesungguhnya merupakan pasar Indomie sejak lama.
"Produk Indomie sudah 20 tahun dijual di Taiwan. Kok tiba-tiba ada masalah," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa, 12 Oktober 2010.
Sejumlah pengusaha juga mensinyalir adanya perang dagang dibalik larangan Indomie di Taiwan. Sebut saja misalnya yang disampaikan oleh pengusaha nasional, Rahmat Gobel.
Menurut Gobel, pelarangan Indomie merupakan korban dari persaingan perdagangan global."Negara kompetitor menggunakan isu kesehatan untuk melindungi produk dalam negeri mereka," ujarnya.
Lantas bagaimana tanggapan produsen Indomie, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, atas dugaan perang dagang tersebut?
"Kami belum bisa menyatakan itu perang dagang. Namun, memang benar ini adalah bagian dari kenyataan perdagangan global dan problematikanya," kata Franciscus Welirang, Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam pesan singkat kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2010.
Semestinya, Franky mengingatkan jika mitra dagang adalah sahabat, maka dalam hubungan dagang, ada tata cara dan etika-etika dalam proses kontrol pasar. "Jadi, mereka tidak membuat pernyataan yang mendeskreditkan partner dagangnya," ujar Franky yang juga menjabat sebagai Direktur di induk usaha, PT Indofood Sukses Makmur tersebut.
info: http://bisnis.vivanews.com/news/read/182599-apa-kata-indofood-soal-perang-dagang-indomie
Selasa, 20 Desember 2011
Etika Bisnis TPPI Digugat Pertamina
Politikindonesia - PT Pertamina (Persero) merasa dikangkangi PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI). Betapa tidak. Sebuah perusahaan yang gagal memenuhi kontrak pasokan minyak dengan perusahaannya, justru memenangkan tender untuk memasok solar ke PT PLN (Persero). Etika bisnis TPPI pun digugat.
Keberatan soal TPPI muncul pasca penetapan PLN bahwa TPPI termasuk salah satu pemenang tender pengadaan solar 1,25 juta kiloliter per tahun yang diadakan PLN. Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Kantor Pusat PLN, Selasa (05/10) mengatakan Pertamina maupun TPPI adalah pemenang tender pengadaan solar yang dilaksanakan PLN. “Pertamina menang banyak, TPPI menang sedikit.”
Pertamina memenangi tender pengadaan minyak solar untuk tiga lokasi pembangkit yakni, PLTGU Muara Tawar, Bekasi, PLTGU Grati, Gresik, dan PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara. Sedang, TPPI menang tender di dua lokasi yakni PLTGU Tambak Lorok, Semarang dan PLTGU Belawan, Medan.
Khusus soal TPPI, Dahlan menerangkan, dipilihnya TPPI sebagai salah satu pemenang tender tersebut karena TPPI memberikan penawaran yang terbaik kepada perseroan. Selain itu, lanjut dia, berdasarkan hasil due diligent menunjukkan spesifikasi BBM yang dimiliki TPPI sudah sesuai dan berkomitmen mampu memasok BBM sesuai dengan kontraknya. “Tujuannya adalah penghematan. Lagipula sudah di-due diligent dari pihak profesional spesifikasi BBM-nya sudah sesuai,” tambahnya.
Akan tetapi kemenangan itu menjadi persoalan bagi Pertamina. Vice President Corporate Communication Pertamina, M. Harun, di Jakarta, Selasa, mengatakan, TPPI gagal memenuhi kontraknya dengan Pertamina. “Kita protes keras.”
Berdasarkan kontrak bisnis, TPPI mempunyai kewajiban menyerahkan produk bahan bakar minyak (BBM) senilai US$50 juta per enam bulan kepada Pertamina. Namun, selama 1,5 tahun terakhir ini, sambung Harun, TPPI tidak pernah menyerahkan kewajibannya tersebut. Artinya, kewajiban TPPI yang tertunggak sudah setara dengan US$150 juta. Lantas, ucap Harun, sekarang TPPI mau menjual produknya ke PLN. “Bagaimana etika bisnisnya?” katanya.
Menurut Harun, TPPI telah melanggar kontrak bisnis dengan Pertamina. “Kalau TPPI memenuhi kontraknya ke Pertamina, maka TPPI tidak mampu suplai ke PLN," ujar dia.
Dikatakan Harun, TPPI mempunyai kewajiban utang senilai US$600 juta ke Pertamina. Sebagian pembayaran dilakukan melalui penyerahan produk senilai 50 juta dolar AS setiap enam bulan sekali itu. Pertamina sendiri, sudah menjatuhkan status "default" (lalai) sebanyak dua kali kepada TPPI karena tidak melakukan pembayaran utangnya. Bahkan, Pertamina sudah mendaftarkan gugatan ke arbitrase nasional terkait sengketa utang TPPI tersebut.
Harun juga mengatakan, kalau diberikan kesempatan, Pertamina akan memberikan nilai penghematan yang sama dengan TPPI. “Kalau diberikan RTM (right to match atau hak menyamakan penawar terendah), penghematan yang sama bisa kita berikan," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Energi Primer PLN Nur Pamudji menyatakan jika TPPI memenangkan tender, maka bisa memberikan penghematan hingga Rp450 miliar ke PLN. TPPI diketahui telah menawarkan harga BBM sekitar 103% dari harga patokan di Singapura (mid oil Platt's of Singapore/MOPS).
Harun melanjutkan, sebagai sesama BUMN, pihaknya mengingatkan PLN agar tidak salah melangkah dan nantinya menjadi permasalahan di belakang hari. “Kami tidak ingin PLN jadi merugi karena persoalan ini,” ujar dia.
Usut Kejanggalan
Protes atas tender PLN ini tidak hanya datang dari Pertamina saja. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS Achmad Rilyadi mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelidiki kejanggalan tender minyak solar PLN tersebut.
Dalam pandangan Achmad, tidak selayaknya PLN memenangkan TPPI yang mempunyai kualitas minyak solar tidak sesuai spesifikasi tender, juga kewajiban utang hingga US$600 juta ke Pertamina. Dia pun berencana untuk mempertanyakan kemenangan TPPI itu dalam rapat-rapat Komisi VII DPR dengan BUMN tersebut.
Terkait masalah utang TPPI ke Pertamina, anggota Komisi VII DPR Romahurmuziy sebelumnya menjelaskan bahwa di dalam perjanjian kerja antara keduanya, TPPI tidak diperbolehkan menjual hasil kilangnya langsung kepada umum melainkan melalui Pertamina.
Oleh karena itu, tindakan PLN yang memenangkan TPPI dinilai akan menghambat penyelesaian utang TPPI kepada Pertamina. Romahurmuziy mengatakan, masalah TPPI ini sudah pernah diutarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN.
Akan tetapi, ujar dia, PLN bersikukuh tidak ada persyaratan sebagai rekanan yang tidak dipenuhi. “Atas hal tersebut dan dimenangkannya TPPI, saya akan tetap mengagendakan pemanggilan PLN dalam topik efisiensi, bersamaan dengan pembahasan anggaran subsidi,” ujar Romahurmuziy, Selasa kemarin.
(zel/yk) Keberatan soal TPPI muncul pasca penetapan PLN bahwa TPPI termasuk salah satu pemenang tender pengadaan solar 1,25 juta kiloliter per tahun yang diadakan PLN. Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Kantor Pusat PLN, Selasa (05/10) mengatakan Pertamina maupun TPPI adalah pemenang tender pengadaan solar yang dilaksanakan PLN. “Pertamina menang banyak, TPPI menang sedikit.”
Pertamina memenangi tender pengadaan minyak solar untuk tiga lokasi pembangkit yakni, PLTGU Muara Tawar, Bekasi, PLTGU Grati, Gresik, dan PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara. Sedang, TPPI menang tender di dua lokasi yakni PLTGU Tambak Lorok, Semarang dan PLTGU Belawan, Medan.
Khusus soal TPPI, Dahlan menerangkan, dipilihnya TPPI sebagai salah satu pemenang tender tersebut karena TPPI memberikan penawaran yang terbaik kepada perseroan. Selain itu, lanjut dia, berdasarkan hasil due diligent menunjukkan spesifikasi BBM yang dimiliki TPPI sudah sesuai dan berkomitmen mampu memasok BBM sesuai dengan kontraknya. “Tujuannya adalah penghematan. Lagipula sudah di-due diligent dari pihak profesional spesifikasi BBM-nya sudah sesuai,” tambahnya.
Akan tetapi kemenangan itu menjadi persoalan bagi Pertamina. Vice President Corporate Communication Pertamina, M. Harun, di Jakarta, Selasa, mengatakan, TPPI gagal memenuhi kontraknya dengan Pertamina. “Kita protes keras.”
Berdasarkan kontrak bisnis, TPPI mempunyai kewajiban menyerahkan produk bahan bakar minyak (BBM) senilai US$50 juta per enam bulan kepada Pertamina. Namun, selama 1,5 tahun terakhir ini, sambung Harun, TPPI tidak pernah menyerahkan kewajibannya tersebut. Artinya, kewajiban TPPI yang tertunggak sudah setara dengan US$150 juta. Lantas, ucap Harun, sekarang TPPI mau menjual produknya ke PLN. “Bagaimana etika bisnisnya?” katanya.
Menurut Harun, TPPI telah melanggar kontrak bisnis dengan Pertamina. “Kalau TPPI memenuhi kontraknya ke Pertamina, maka TPPI tidak mampu suplai ke PLN," ujar dia.
Dikatakan Harun, TPPI mempunyai kewajiban utang senilai US$600 juta ke Pertamina. Sebagian pembayaran dilakukan melalui penyerahan produk senilai 50 juta dolar AS setiap enam bulan sekali itu. Pertamina sendiri, sudah menjatuhkan status "default" (lalai) sebanyak dua kali kepada TPPI karena tidak melakukan pembayaran utangnya. Bahkan, Pertamina sudah mendaftarkan gugatan ke arbitrase nasional terkait sengketa utang TPPI tersebut.
Harun juga mengatakan, kalau diberikan kesempatan, Pertamina akan memberikan nilai penghematan yang sama dengan TPPI. “Kalau diberikan RTM (right to match atau hak menyamakan penawar terendah), penghematan yang sama bisa kita berikan," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Energi Primer PLN Nur Pamudji menyatakan jika TPPI memenangkan tender, maka bisa memberikan penghematan hingga Rp450 miliar ke PLN. TPPI diketahui telah menawarkan harga BBM sekitar 103% dari harga patokan di Singapura (mid oil Platt's of Singapore/MOPS).
Harun melanjutkan, sebagai sesama BUMN, pihaknya mengingatkan PLN agar tidak salah melangkah dan nantinya menjadi permasalahan di belakang hari. “Kami tidak ingin PLN jadi merugi karena persoalan ini,” ujar dia.
Usut Kejanggalan
Protes atas tender PLN ini tidak hanya datang dari Pertamina saja. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS Achmad Rilyadi mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelidiki kejanggalan tender minyak solar PLN tersebut.
Dalam pandangan Achmad, tidak selayaknya PLN memenangkan TPPI yang mempunyai kualitas minyak solar tidak sesuai spesifikasi tender, juga kewajiban utang hingga US$600 juta ke Pertamina. Dia pun berencana untuk mempertanyakan kemenangan TPPI itu dalam rapat-rapat Komisi VII DPR dengan BUMN tersebut.
Terkait masalah utang TPPI ke Pertamina, anggota Komisi VII DPR Romahurmuziy sebelumnya menjelaskan bahwa di dalam perjanjian kerja antara keduanya, TPPI tidak diperbolehkan menjual hasil kilangnya langsung kepada umum melainkan melalui Pertamina.
Oleh karena itu, tindakan PLN yang memenangkan TPPI dinilai akan menghambat penyelesaian utang TPPI kepada Pertamina. Romahurmuziy mengatakan, masalah TPPI ini sudah pernah diutarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN.
Akan tetapi, ujar dia, PLN bersikukuh tidak ada persyaratan sebagai rekanan yang tidak dipenuhi. “Atas hal tersebut dan dimenangkannya TPPI, saya akan tetap mengagendakan pemanggilan PLN dalam topik efisiensi, bersamaan dengan pembahasan anggaran subsidi,” ujar Romahurmuziy, Selasa kemarin.
info : http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politisiana&i=11201
Senin, 18 April 2011
Resensi
Resensi
Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD, maupun DVD. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revidere atau recensere. Artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Arti yang sama untuk istilah itu dalam bahasa Belanda dikenal dengan recensie, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Tiga istilah itu mengacu pada hal yang sama, yakni mengulas buku. Tindakan meresensi dapat berarti memberikan penilaian, mengungkap kembali isi buku, membahas, atau mengkritik buku. Dengan pengertian yang cukup luas itu, maksud ditulisnya resensi buku tentu menginformasikan isi buku kepada masyarakat luas.
Timbangan Buku
Pengertian timbangan buku adalah Tulisan yang menyajikan sejumlah informasi tentang sebuah buku yang ditinjau dan dinilai secara isi sebuah buku, sama dengan kritik buku yaitu pertimbangan/pendapat pembaca tentang baik atau buruknya sebuah karya yang dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh siapa saja. Intinya timbangan buku adalah tinjauan atau ulasan tentang suatu isi dari buku tersebut, apakah buku ini layak atau tidak.Pendapat/penilaian tentang buku yang dikritik dapat disimpulkan lebih obyektif karena berdasarkan pendapat umum.
Timbangan Pustaka
Timbangan Pustaka adalah Tulisan yang dibuat pada halaman terakhir untuk mengetahui data-data yang di ambil penulis.Agar pembaca dapat mengetahui panduan/sumber dari pembuatan buku ini agar si penulis tidak dikenakan pidana yang berlaku karena penulis tidak menuliskan sumber/penerbit/nama orang pengarang dan akan di kenakan pidana dalam pasal yang berlaku.
Perbedaan dari Resensi, Timbangan Buku dan Timbangan Pustaka
Resensi timbangan buku adalah dengan isi sebuah buku yang diresensi.
Resensi timbangan pustaka adalah dengan sumber penulisnya dengan adanya pengarang, nama buku, tahun dan diterbitkan.
Resensi timbangan buku adalah dengan isi sebuah buku yang diresensi.
Resensi timbangan pustaka adalah dengan sumber penulisnya dengan adanya pengarang, nama buku, tahun dan diterbitkan.
Contoh Resensi Musik
Artis : Green DayAlbum : 21st Century Breakdown
Genre : Punk Pop Alternative
Produksi : 2009/Reprise Records
Durasi : 69:15 menit
21st Century Breakdown adalah album mayor label ke-8 dari band punk-pop alternative dari Amerika Serikat, Green Day. Band yang dimotori Billie Joe Armstrong (lead guitar), Mike Dirnt (bass), Tre Cool (drum) akan merilis album mereka yang kedelapan mereka pada tanggal 15 May 2009.
Green Day mulai menulis lagu baru untuk album 21st Century Breakdown ini pada Januari 2006 setelah tur ekstensif mereka pada tahun 2005. Proses menulis dan merekam album ini memakan waktu rentang tiga tahun, dari 2006 hingga 2009. Dan akhirnya selesai pada April 2009.
Green Day mulai menulis lagu baru untuk album 21st Century Breakdown ini pada Januari 2006 setelah tur ekstensif mereka pada tahun 2005. Proses menulis dan merekam album ini memakan waktu rentang tiga tahun, dari 2006 hingga 2009. Dan akhirnya selesai pada April 2009.
Billie Joe Armstrong sang frontman menggambarkan album ini sebagai “snapshot era di mana kita hidup dengan penuh pertanyaan dan kami mencoba untuk memahami manipulasi egois terjadi di sekitar kita, apakah itu pemerintah, agama, media atau terus terang segala bentuk otoritas.”
Hampir sama dengan album mereka yang sebelumnya American Idiot, album ini tetap bertemakan tentang Punk-Rock opera. Album ini terkesan melanjutkan kisah Rock-Opera klasik dari album mereka yang sebelumnya. Oleh karena itu album ini kembali dibagi menjadi tiga bagian penting yaitu "Pahlawan dan Pecundang", "Penipu dan Orang Suci", dan "Sepatu Kuda dan Granat Tangan”
Album ini terdiri dari 18 track/lagu yang hampir ke semua liriknya ditulis ole Billie Joe Armstrong :
1. Songs of The Century
2. 21st Century Breakdown
3. Know Your Enemy
4. Viva La Gloria
5. Before The Lobotomy
6. Christian Inferno
7. Last Night On Earth
8. East Jesus Nowhere
9. Peacemaker
10. Last Of The American Girls
11. Murder City
12. Viva La Gloria (Little Girl)
13. Restless Heart Syndrome
14. Horseshoes and Handgrenades
15. The Static Age
16. American Eulogy
17. 21 Guns
18. See The Light
Selasa, 22 Maret 2011
Neoliberalisme
N |
eoliberalisme bukanlah sebuah produk yang benar-benar baru, tetapi dia adalah sebuah proses revisi terhadap sistem ekonomi sebelumnya tanpa menghilangkan kerja dasar dari sistem ekonomi sebelumnya yaitu sistem ekonomi liberal, bahkan sistem ekonomi Keynesian. Sistem ekonomi liberalnya Adam Smith, lalu sistem “penyelamat kapitalisme awal” Keynesian serta yang teranyar yaitu sistem ekonomi neoliberal adalah sama-sama sebuah sistem yang menempatkan sistem produksi yang menempatkan adanya kaum yang mempunyai modal dan kaum yang hanya bekerja di dalam proses produksi.
Neoliberalisme sebagai perwujudan baru paham liberalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Seperti kita ketahui bersama, paham liberalisme dipelopori oleh ekonom asal Inggris Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations (1776). Sistem ini sempat menjadi dasar bagi ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari periode 1800-an hingga masa kejatuhannya pada periode krisis besar (Great Depression) di tahun 1930. Sistem ekonomi yang menekankan pada penghapusan intervensi pemerintah ini mengalami kegagalan untuk mengatasi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi saat itu.
Kebijakan itu ternyata terbukti sukses karena mampu membawa negara selamat dari bencana krisis ekonomi. Inti dari gagasannya menyebutkan tentang penggunaan “full employment” yang dijabarkan sebagai besarnya peranan buruh dalam pengembangan kapitalisme dan pentingnya peran serta pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini mampu menggeser paham liberalisme untuk beberapa saat sampai munculnya kembali krisis kapitalisme yang berakibat semakin berkurangnya tingkat profit dan menguatnya perusahaan-perusahaan transnasional (TNC).
Menguatnya kekuatan modal dan politik perusahaan-perusahaan transnasional (TNC) yang banyak muncul di negara-negara maju makin meningkatkan tekanan untuk mengurangi berbagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian karena hal itu akan berpengaruh pada berkurangnya keuntungan yang mereka terima. Melalui kebijakan politik negara-negara maju dan institusi moneter seperti IMF, Bank Dunia dan WTO mereka mampu memaksakan penggunaan kembali paham liberalisme gaya baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan paham neo-liberalisme.
Pandangan kaum liberal
Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.
Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk 'hidup, merdeka, dan sejahtera'. Orang-rang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk 'hancur', bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.
Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan.
Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yang akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tersebut dengan memperkecil turut campur nya aturan pihak lain. "Kita berhak menjalankan kehidupan sendiri"
Hancurnya NeoLiberalisme
Sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan masa Depresi Hebat atau Great Depression) hingga awal 1970-an, wacana negeri industri maju masih 'dikuasai' wacana politik sosial demokrat dengan argumen kesejahteraan.
Depresi Hebat adalah masa ketika ekonomiAmerika Serikat dan seluruh dunia memburuk. Dimulai dengan Wall Street Crash tahun 1929. Harga-harga di pasar bursaWall Street jatuh dari 24 Oktober sampai 29 Oktober 1929. Banyak orang yang menjadi gelandangan dan miskin. Di Indonesia, masa Depresi Hebat ini disebut zaman maleise atau zaman meleset.
Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.
Kemudian diadakanlah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II. Konferensi yang dikenal sebagai konferensi Bretton Woods ini bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah perang. Negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.
Selanjutnya sistem liberal digantikan oleh gagasan-gagasan dari ekonomi Keynesian yang digunakan oleh Presiden Roosevelt dalam kebijakan “New Deal”. Keynesianisme, atau ekonomi Keynesian atau Teori Keynesian, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.
Kebangkitan Neoliberalisme
Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank.
Perang Yom Kippur, dikenal juga dengan nama Perang Ramadhan atau Perang Oktober adalah perang yang terjadi pada tanggal 6 - 26 Oktober 1973 antara pasukan Israel melawan koalisi negara-negara arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Perang ini merupakan kelanjutan dari perang enam (enam) hari yang terjadi pada tahun 1967 antara Israel di satu pihak menghadapi gabungan tiga negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah -- di mana ketiganya juga mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair. Perang tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan orang Arab atas kekalahannya dalam Perang Arab-Israel tahun 1948 dan 1957. Mereka tetap tidak bersedia mengakui keberadaan negara Israel dan menyerukan penghancuran negara Yahudi tersebut dan mengusir penduduknya ke laut. Selama bertahun-tahun, terjadi perang kecil-kecilan di perbatasan antara pasukan Mesir, Suriah, dan Yordania dengan Israel. Selain itu, negara-negara Arab juga mendorong gerilyawan Palestina menyerang sasaran-sasaran Israel.
Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul "Anarchy, State, and Utopia", yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah "Reaganomics".
Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek "Thatcherisme". Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai "Neoliberalisme".
Penyebaran Neoliberalisme
Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington.Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi : (1) pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.
di Indonesia
Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997.Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.
di Amerika Serikat
Dalam penggunaan di Amerika Serikat, istilah neoliberalisme dihubungkan dengan dukungan untuk perdagangan bebas dan welfare reform, tapi tidak dengan tentangan terhadap Keynesianism atau environmentalism. Dalam konteks AS, misalnya, ekonom Brad DeLong adalah seorang neoliberal, walaupun ia mendukung Keynesi, income redistribution, dan pengritik pemerintahan George W. Bush. Dalam penggunaan AS, neoliberalisme ("liberalisme baru") biasanya dihubungkan dengan the Third Way, atau sosial-demokrasi di bawah gerakan New Public Management. Pendukung versi AS menganggap bahwa posisi mereka adalah pragmatis, berfokus pada apa yang dapat berhasil dan melebihi debat antara kiri dan kanan, walaupun liberalisme baru mirip dengan kebijakan ekonomi center-of-left (seperti halnya di Kanada di abad ke-20).Kedua penggunaan ini dapat menimbulkan kebingungan. Dalam penggunaan internasional, presiden Ronald Reagan dan United States Republican Party dipandang sebagai pendukung neoliberalisme. Tapi Reagan tidak pernah digambarkan demikian dalam diskusi politik di AS, di mana istilah ini biasanya diterapkan pada Democrats seperti Democratic Leadership Council.
Kritik
Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan negara-negara berkembang yang aset-asetnya telah dimiliki oleh pihak asing. Negara-negara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun tetapi telah dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal. Bahkan dalam gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik terhadap banyaknya negara maju telah menuntut negara lain untuk meliberalisasi pasar mereka bagi barang-barang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestik mereka.Pendukung antiglobalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi "pembebasan arus modal" akan tetapi tidak dalam hal adanya pembebasan arus tenaga kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal hanya mendorong sebuah "perlombaan menuju dasar" dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh.
Langganan:
Postingan (Atom)